Please ensure Javascript is enabled for purposes of Kementerian Pertanian RI
Logo

Pengamanan Strategis Kejaksaan Agung RI Kawal Ketat Pengadaan Bibit Sapi Perah BBPTUHPT Baturraden dari Potensi AGHT

06/11/2026 10:23:00 Admin Satker 15

Pengamanan Strategis Kejaksaan Agung RI Kawal Ketat Pengadaan Bibit Sapi Perah BBPTUHPT Baturraden dari Potensi AGHT

Baturraden – Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap kegiatan Pengadaan Bibit Sapi Perah Impor Tahun Anggaran 2026.

Pelaksanaan pengawalan dan pengamanan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Pengamanan Pembangunan Strategis Nomor SP.PPS-178/D/Dpp.2/09/2026 tanggal 23 September 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pendampingan dan pengamanan terhadap pelaksanaan pembangunan strategis, khususnya dalam mendukung kelancaran kegiatan pengadaan bibit sapi perah impor pada BBPTUHPT Baturraden, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
Sebagai bentuk tindaklanjuti dilaksanakan Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) terhadap kegiatan Pengadaan Bibit Sapi Perah Impor Tahun Anggaran 2026, Jumat (6/11/2026).

Entry Meeting dihadiri oleh Alamsyah S.H., M.H., selaku Kepala Subdirektorat IV.B pada Direktorat IV Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bersama jajaran Tim Pengamanan Pembangunan Strategis serta jajaran pimpinan dan pegawai BBPTUHPT Baturraden, juga turut hadiri Ketua Kelompok Keuangan dan BMN Ditjen PKH Sigit Nurtanto, dan tim Kejaksaan Negeri Purwokerto. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BBPTUHPT Baturraden dan Penyedia melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang berlandaskan integritas, transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.
Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Agung menyampaikan sejumlah potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memenuhi aspek kualitas dan akuntabilitas.

Beberapa potensi AGHT yang menjadi perhatian meliputi aspek personel dan aset/material. Dari aspek personel,